Penyaluran Bantuan untuk Ketahanan Pangan dan Jaga Inflasi
Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan.
POSKOTAKALTIMNEWS.COM, TANJUNG REDEB-Kepala Dinas Pangan Kabupaten Berau, Rakhmadi Pasarakan mempunyai peran sentral dalam peluncuran program penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024. Program ini diselenggarakan sebagai respons terhadap kekurangan pangan yang berpotensi berdampak besar, dengan fokus pada pengendalian inflasi dan perlindungan konsumen.
Rakhmadi menekankan pentingnya penyaluran cadangan pangan
untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari dampak ekonomi
yang merugikan.
Pemerintah Daerah melalui bulog resmi mengumumkan
penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada 5.659 penerima di 13 Kecamatan
tahun ini selama Januari-juni periode 6 bulan.
Pada tahun lalu, pada bulan Maret, sebanyak 1916 kepala
keluarga menerima bantuan keuangan, sementara pada periode September hingga
November, jumlahnya meningkat menjadi 5366 kepala keluarga.
"Tanggal 29 Desember 2023, Gubernur dan Bupati
diberikan tugas untuk menugaskan Dinas Sosial dalam membantu penyaluran pangan.
Data yang digunakan berasal dari sasaran percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem," kata Rakhmadi Pasarakan,Selasa (30/1/2024).
Untuk itu, keputusan Badan Pangan Nasional, nomor SK
Pemanas nomor 19 tahun 2024, tentang perubahan fisika, yang diterbitkan pada 26
Januari 2024, menjadi dasar pelaksanaan program ini.
Rakhmadi menjelaskan bahwa peraturan ini baru saja
dilaksanakan mulai 2 Januari sebagai langkah nyata dalam mendukung penyaluran
bantuan pangan.
Rakhmadi memaparkan serangkaian kegiatan persiapan yang
telah dilakukan, termasuk rapat dengan PT Bulog dan PT Pos, serta verifikasi
dan validasi data oleh Dinas Pangan dan Dinas Sosial.
"Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari
pengecekan beras hingga penandatanganan berita acara penyerahan data
verifikasi," paparnya.
Tambahnya, meskipun jumlah penerima bantuan meningkat
dari tahun sebelumnya, Rakhmadi menekankan bahwa kenaikan ini tidak
mencerminkan pertumbuhan data warga miskin.
Hal ini, upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi
perubahan aturan dan meminimalkan penyimpangan melalui dokumentasi yang cermat.
Terakhir, Rakhmadi mengucapkan terima kasih kepada PT Pos
dan seluruh camat yang telah membantu kelancaran pelecehan ini. Proses
verifikasi data dan monitoring penjualan beras terus dilakukan untuk memastikan
integritas program, khususnya di daerah-daerah yang menjadi fokus peningkatan
integrasi.(sep/nad)